Women

POST WOMEN

Lapas Perempuan di Indonesia tidak luput dari kondisi overcrowding. Seperti yang terjadi pada Lapas Perempuan Semarang yang memiliki jumlah warga binaan dua kali lipat dari jumlah yang seharusnya (Kompas, 2022). Lapas Perempuan Semarang hanyalah salah satu contoh, masih banyak Lapas Perempuan lain yang mengalami overcrowding, sebut saja seperti Lapas Perempuan Kelas II A Palembang dan Lapas Kelas II A Pontianak.

Kondisi kelebihan kapasitas penghuni ini berpotensi melanggar HAM dari para narapidana yang ada di dalam Lapas/Rutan. Narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki, dimana narapidana perempuan memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. 

Minimnya kapasitas Rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini, wanita adalah objek paling rentan bahaya fisik maupun psikis. Narapidana dan tahanan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi. Ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan (Kurniawan, 2021).

Terkait hal itu, telah ada sejumlah peraturan yang melindungi kebutuhan tahanan perempuan, salah satunya adalah The Bangkok Rules yang mengatur tentang penyediaan akomodasi yang terkait dan disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kebersihan personal bagi perempuan, seperti kebutuhan saat menstruasi, hamil, melahirkan, serta pasca-melahirkan.

Akan tetapi, Lapas/Rutan Perempuan di Indonesia belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan tersebut. Hunian yang overload menyebabkan narapidana perempuan harus berbagi fasilitas Lapas/Rutan dengan banyak narapidana lain, melebihi jumlah ideal penggunaan yang seharusnya. Bahkan untuk narapidana yang melahirkan dan membesarkan anak di dalam Lapas/Rutan pun tidak mendapatkan fasilitas khusus dan tetap dalam satu kamar dengan narapidana lainnya. 

Selain berpengaruh pada kualitas fasilitas Lapas/Rutan yang akan didapatkan narapidana, overcrowding juga akan mempersulit proses pengawasan, perawatan Lapas, hingga proses evakuasi apabila terjadi bencana alam maupun non alam seperti kebakaran. Menanggapi kondisi overcrowding, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya penanganan salah satunya melalui kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini diambil atas dasar kondisi overcrowding yang menyebabkan sulitnya penerapan protokol kesehatan seperti physical distancing terlebih pada Lapas/Rutan dengan kondisi overcrowding, dan diharapkan dapat mengurangi tingkat overcrowding sehingga praktik-praktik pemasyarakatan yang terjadi di dalam Lapas/Rutan tidak melanggar hak asasi dari narapidana.